Wacana Pemindahan Ibu Kota RI; Dari Banyak Negara Yang Sudah Melakukannya, Ada Yang Gagal

Nasional
Sebarkan Artikel Ini:

Eposdigi.com – Pemindahan ibu kota sudah diwacanakan sejak zaman presiden Soekarno. Historia.id pada 10 Mei 2019, mengulas betapa seriusnya Presiden Soekarno memindahkan ibu kota. Dengan membentuk Panitya Agung pada tahun 1947 untuk merencanakan ibu kota negara. Namun lembaga ini tidak sampai membuat kajian yang mendalam yang memungkinkan ibu kota pindah.

Puncaknya dengan disahkannya UU no 10/1964 dengan persetujuan DPR-GR pada 31 Agustus 1964 yang menyatakan Jakarta tetap sebagai ibu kota negara.

Wacana pemindahan ibu kota kembali menguat belakangan ini. Seperti yang dilansir tempo.co, mengapa Jokowi ingin memindahkan pusat administrasi negara ke Kalimantan karena beberapa alasan. “Kita di sini (Jakarta) terancam gempa bumi, banjir, pergerakan atau penurunan muka tanah, macet dan polusi udara” kata Presiden Joko Widodo dalam wawancara dengan tempo.co pada 19 Agustus 2019 lalu.

Selain alasan-alasan tersebut, Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro kepada Kompas.com 30 April 2019 juga mengatakan bahwa pemindahan ibu kota lantaran saat ini Jakarta sudah sangat padat penduduk. Jumlah penduduk Jakarta saat ini adalah 10,46 juta, terang Bambang, nomor empat terpadat di dunia setelah Manila, New Delhi dan Tokyo.

Pada waktu yang lain, dalam kesempatan Pidato Kenegaraan HUT RI- 74, Jokowi menguraikan bahwa pemindahan ibu kota adalah bagian dari visi Indonesia maju. Ibu kota baru, menurut Jokowi, adalah representasi kemajuan bangsa. Demi terwujudnya pemerataan pembangunan dan keadilan ekonomi.

Pada kesempatan yang sama, Jokowi juga menekankan beberapa kriteria pemilihan ibu kota baru. Diantaranya minim resiko bencana alam; gempa bumi, gunung berapi, tsunami, banjir, longsor maupun kebakaran hutan dan lahan.

Selain itu ibu kota baru juga harus didukung oleh ketersediaan air bersih, bebas dari pencemaran lingkungan, akses terhadap logistic yang memadai, memiliki infrastrukur bandara serta dekat dengan perairan. Aspek sosial yang turut dipertimbangkan dalam pemilihan ibu kota baru juga memperhatikan kerawanan konflik sosial dan keterbukaan terhadap para pendatang.

Siang tadi (26/08/2019) teka teki mengenai lokasi ibu kota baru terjawab. Presiden Joko Widodo  resmi memilih Provinsi Kalimantan Timur sebagai ibu kota baru. Tepatnya Kabupaten Kutai Kertanegara dengan Kabupaten Penajam Paser Utara akan berbagi lokasi ibu kota baru ini.

Di dunia internasional banyak negara  telah memindahkan ibu kotanya. Tentu dengan beragam alasan. Pakistan, dari Karachi ke Islamabad. Kazakhstan, dari Almaty ke Astana – kini berubah nama menjadi Nursultan. Myanmar pindah ibu kota dari Yangoon ke Naypiydaw. Nigeria dari kota Lagos ke Abuja. Brasil memindahkan ibu kotanya dari Rio de Janeiro ke Brasilia. Rusia  dari Moskow ke St. Petersburg namun kemudian kembali lagi ke Moskow.

India pun memindahkan ibu kotanya dari Delhi ke New Delhi. Australia dari Melbourne ke Canberra. Begitu juga Inggris dari Winchester ke London. Bahkan Pantai  Gading memindahkan ibu kotanya hingga empat kali. Dari Grand Bassam ke Bingerville kemudian ke Abidjan, terakhir ke Yamossoukro. Yunani memindahkan ibu kotanya dari Nafplion ke Athena.

Bolivia juga memindahkan ibu kotanya dari Sucre ke La Paz. Belize, negara berbahasa Inggris di Amerika Tengah, antara Meksiko dan Guatemala, memindahkan ibu kotanya  dari  Belize City ke kota Belmopan.  Amerika Serikat  memindahkan ibu kotanya dari New York  ke Washington DC. Polandia dari Krakow ke Warsawa.  Italia berturut turut memindahkan ibu kotanya dari  Turin, Florence, Salerno dan kini di Roma.

Jerman pernah beribu kota Bonn tahun 1949 dari sebelumnya di kota Berlin, kemudian  balik lagi ke Berlin tahun 1990. Arab Saudi juga pernah beribu kota di Diriyah, sekarang pindah ke Riyadh. Finlandia dari Turku ke Helsinki. Negeri jiran Malaysia memindahkan ibu kotanya  dari Kuala Lumpur ke Putrajaya. Turki dari Istanbul ke Ankara. Sedangkan Korea Selatan secara de facto beribu kota Sejong dari Seoul.

Saat ini Mesir, Iran dan Liberia dalam proses pembangunan ibu kota baru.

Sepinya jalanan Ibu Kota Naypyidaw. (Foto : reportasenews.com)

Namun dari banyak negara tersebut, ada yang boleh dibilang gagal. Malaysia misalnya. Cnbcindonesia.com (23/08/2019) menulis bahwa banyak pegawai pemerintah tidak ikut pindah ke Putrajaya karena faktor keluarga. Bisa dimaklumi. Kuala Lumpur dan Putra Jaya secara jarak berdekatan.

Di Australia, Canberra tidak diminati oleh penduduknya untuk menetap dalam jangka waktu yang lebih lama. Pun demikian dengan Naypyidaw (Nay Pyi Taw). Ibu kota baru Myanmar ini menjadi seperti ‘kota hantu’ saking sepinya. Masyarakat Myanmar lebih memilih Yangoon yang banyak kuil Budhanya.

Seperti yang disampaikan Presiden Jokowi, pemindahan ibu kota tentu memiliki banyak keuntungan. Namun harus dikaji dengan sangat matang agar kelak tidak berakhir dengan kegagalan. (Foto : penanegeri.com)

Sebarkan Artikel Ini:

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of