Gubernur NTT: Layanan Perizinan Harus Berbenah

Eposdigi.com – Presiden Joko Widodo, dalam banyak kesempatan selalu mengeluhkan tentang masalah perizinan di Indonesia yang menghambat berbagai rencana investasi sehingga berdampak  mempengaruhi kompetensi sebuah negara dalam lingkup persaingan global.

Dalam Musyawara Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrembangnas) pada 9  Mei 2019 lalu, Jokowi sekali lagi menegaskan terus mendorong investasi bagi industri-industri berorientasi ekspor dan industri subtitusi barang impor. Upaya ini sebagai startegi menyiapkan Indonesia masuk lima besar ekonomi dunia tahun 2045 nanti.

Untuk itu berbagai hambatan terhadap hadirnya harus disingkirkan. Kenyataannya, tahun ini, seperti dilansir ekonomi.bisnis.com (24/10/2019), Indonesia masih menempati posisi 73 dari 190 negara dalam dalam hal kemudahan berusaha yang dirilis dalam  laporan Doing Business 2020 oleh Bank Dunia pada Kamis, 24/10/2019.

Meskipun peringkat  kemudahan berbisnis atau Ease of Doing Business (EoDB) Indonesia masih sama seperti 2018 lalu, namun secara skor terjadi peningkatan. Tahun ini Indonesia mencatat skor 69,6 meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 67,96.

Menyambut hal itu, Viktor Bungtilu Laiskodat, Gubernur NTT,  memerintahkan para kepala daerah tingkat kabupaten/kota di provinsi itu untuk mempermudah urusan perizinan. Hal ini dilakukan guna mempercepat proses pembangunan ekonomi .Yang pada gilirannya untuk kesejahteraan masyarakat.

“Urusan perizinan adalah kunci pembangunan ekonomi kita, oleh karena itu saya minta agar semua kepala daerah yang hadir di sini agar ini membenahi layanan ini,” kata orang nomor satu di NTT itu.

Viktor menyampaikan hal ini saat menggelar rapat kerja bersama semua kepala daerah dari 22 kabupaten/kota se-NTT, melibatkan sekitar 268 camat, 194 lurah, dan 1.917 kepala desa dalam kegiatan yang dipusatkan di Gedung Olah Raga (GOR) Flobamorata, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Kamis 24/10/2019.

Baca Juga:

Masih ada instansi rawan pungli di NTT

Keprihatinan ini disampaikan gubernur ketika mendapati adanya urusan perizinan di daerah yang dikeluhkan karena menunggu waktu selama berbulan-bulan. Masalah seperti ini, kata dia, harus dibenahi karena urusan perizinan semestinya bisa dilayani dalam hitungan hari.

“Kalau bisa urusan perizinan dua hari selesai, kecuali seperti tambang yang butuh analisis dampak lingkungan yang perlu disiapkan dengan baik,” katanya.

Gubernur kembali mengingatkan bahwa  layanan perizinan sudah ditekankan secara tegas oleh Presiden Joko Widodo untuk diberikan dengan mudah dan cepat di setiap tingkatan pemerintahan.

Untuk itu dia mengatakan akan memberikan perhatian serius dan tegas terhadap urusan perizinan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota setempat.

“Kalau NTT mau maju, kita harus benahi urusan perizinan ini dan saya akan serius untuk hal ini,” tegasnya.

Dia berjanji akan memastikan bahwa urusan perizinan, pada lingkup organisasi perangkat daerah tingkat provinsi, saat ini terus dibenahi, untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan lancar kepada masyarakat di provinsi berbasis kepulauan itu. (Foto: Gubernur NTT / tribunnews.com)