Eposdigi.com – Polemik mengenai pelaksanaan reses anggota DPRD Kabupaten Flores Timur di Bumi Perkemahan Pasir Putih Meko, Desa Pledo, Kecamatan Witihama, menarik untuk dilihat secara lebih jernih dan dengan hati yang tenang.
Perdebatan di media sosial memperlihatkan satu persoalan yang lebih besar daripada soal tempat: masih diperlukan edukasi publik mengenai apa itu reses, bagaimana kedudukannya dalam sistem kerja DPRD, serta bagaimana batas antara aktivitas representasi politik dan politik praktis.
Karena itu, polemik ini sebaiknya tidak disikapi dengan saling menyalahkan. Ia justru dapat menjadi kesempatan untuk memahami bagaimana demokrasi lokal bekerja.
Reses Bukan Kampanye
Pertama-tama, perlu dibedakan antara reses sebagai kegiatan kelembagaan DPRD dengan kampanye sebagai kegiatan politik elektoral.
Reses merupakan bagian dari mekanisme kerja DPRD untuk bertemu konstituen, menyerap aspirasi, menyampaikan informasi pembangunan dan kebijakan daerah, serta membawa persoalan masyarakat ke dalam proses penyelenggaraan pemerintahan.
Baca Juga:
Diduga Hampir 50 Persen Anggota DPR Periode 2024-2029 Berpendidikan SMA ke Bawah
Karena itu, reses tetap memiliki dimensi politik dalam arti politik representasi. Seorang anggota DPRD hadir sebagai wakil rakyat untuk mendengarkan masyarakat yang diwakilinya.
Namun, reses tidak identik dengan kampanye politik praktis. Karena bukan forum untuk meminta suara dalam pemilu, bukan pula kegiatan partai politik dalam rangka memenangkan kontestasi elektoral. Maka atribut reses dilarang memuat identitas partai politik tertentu. Diganti dengan identitas kelembagaan DPRD.
Pembedaan ini penting agar masyarakat tidak melihat setiap pertemuan anggota DPRD dengan masyarakat sebagai kampanye.
Sebaliknya, anggota DPRD juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan kegiatan reses tidak bergeser menjadi kegiatan yang bernuansa kampanye atau pencitraan personal yang bertujuan pada politik elektoral [sekalipun ini nampak sulit dipisahkan].
Di sinilah aspek regulasi dan etika harus bisa berjalan bersamaan. Bagaimana Dengan Reses di Bumi Perkemahan?
Pertanyaan berikutnya adalah: apakah reses harus dilakukan di kantor desa, balai desa atau gedung tertentu? Dalam konteks kasus ini, terdapat beberapa fakta yang perlu ditempatkan secara proporsional.
Baca Juga:
Ketika Ego Mengalahkan Etika; Dendam Politik Sang Profesor yang Kalah Debat dari Anak Milenial
Pelaksanaan reses tersebut berlangsung sesuai agenda masa reses yang telah ditetapkan, menggunakan anggaran reses yang telah ditentukan melalui mekanisme kelembagaan DPRD Kabupaten Flores Timur, dan dilaksanakan di wilayah daerah pemilihan anggota DPRD yang bersangkutan.
Selain itu, menurut penjelasan penyelenggara [ADPRD yang bersangkutan], lokasi Bumi Perkemahan dipilih karena pada saat itu terdapat sejumlah guru dan pembina dari berbagai sekolah yang sedang berkumpul dalam kegiatan perkemahan.
Artinya, pemilihan lokasi bukan semata-mata karena tempat tersebut merupakan lokasi kegiatan Pramuka, melainkan karena terdapat kelompok masyarakat yang secara substantif relevan dengan isu yang hendak digali dalam reses.
Dalam konteks tersebut, persoalan utamanya bukan semata-mata “di mana reses dilaksanakan?”
Yang lebih penting adalah: apakah kegiatan tersebut benar-benar merupakan kegiatan reses, berada dalam masa reses, berada dalam wilayah Dapil, dilaksanakan sesuai mekanisme kelembagaan, tidak mengganggu kegiatan utama masyarakat, dan menghasilkan aspirasi yang dapat dipertanggungjawabkan?
Jika seluruh unsur tersebut terpenuhi, maka keberadaan lokasi di Bumi Perkemahan tidak dengan serta merta mengubah karakter kegiatan menjadi kampanye politik.
Baca Juga:
Semakin Diserang, Semakin Dibicarakan: Jokowi Masih Sulit Hilang dari Panggung Politik
Mengapa Bertemu Para Guru?
Ini menarik sekaligus krusial. Memilih guru sebagai kelompok masyarakat yang ditemui dalam reses juga perlu dilihat dari sisi substansi.
Guru merupakan bagian penting dari pembangunan daerah. Persoalan mengenai tenaga pendidik, kesejahteraan guru, status kepegawaian, TPG, mutasi PPPK, kepangkatan, kepemimpinan sekolah maupun berbagai persoalan administrasi pendidikan merupakan isu yang memiliki hubungan langsung dengan pelayanan publik.
Karena itu, forum yang mempertemukan anggota DPRD dengan para guru dapat menjadi ruang yang relevan untuk melakukan penjaringan aspirasi secara tepat sasaran.
Dalam reses, anggota DPRD tidak hanya dituntut untuk berbicara, tapi juga harus mendengar suara dari para peserta.
Mendengar persoalan, memahami konteks, mencatat aspirasi, untuk kemudian mengidentifikasi kewenangan pemerintah daerah [kabupaten dan provinsi] maupun pemerintah pusat, untuk selanjutnya membawa aspirasi/persoalan tersebut ke dalam ruang politik kebijakan dan anggaran sesuai mekanisme yang tersedia.
Dengan demikian, kualitas reses tidak seharusnya diukur dari kemeriahan acaranya.
Kualitas reses lebih tepat diukur dari kualitas aspirasi yang diperoleh dan sejauh mana aspirasi tersebut ditindaklanjuti anggota DPRD berdasarkan kewenangannya.
Baca Juga:
Aggaran Reses dan Akuntabilitas Publik
Hal lain yang juga penting dipahami masyarakat adalah mengenai pembiayaan. Dalam kasus ini, kegiatan disebut menggunakan anggaran reses yang telah ditetapkan melalui kelembagaan DPRD Kabupaten Flores Timur.
Karena anggaran tersebut bersumber dari keuangan daerah, maka prinsip yang harus dikedepankan adalah tertib administrasi, transparansi, akuntabilitas dan kepatuhan terhadap ketentuan pengelolaan keuangan daerah.
Dengan demikian, penggunaan anggaran reses bukan persoalan yang perlu dicurigai hanya karena kegiatan berlangsung di lokasi yang tidak biasa.
Namun, pada saat yang sama, setiap penggunaan uang publik memang layak diawasi. Pengawasan bukan berarti menuduh. Transparansi bukan berarti mencurigai.
Justru karena uang tersebut berasal dari masyarakat, maka masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui apakah penggunaannya sesuai peruntukan dan mekanisme yang berlaku.
Ini prinsip sederhana dalam tata kelola pemerintahan: uang publik harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Baca Juga:
Demokrasi yang Bising: Ketika Ruang Publik Dikuasai Algoritma
Reses Harus Menghasilkan Sesuatu
Ada persoalan yang jauh lebih penting daripada perdebatan soal lokasi diselenggarakannya kegiatan reses. Apa yang terjadi setelah masa reses selesai?
Aspirasi masyarakat tidak boleh berhenti sebagai catatan di atas kertas apalagi dokumentasi “lifetime” di media sosial. Aspirasi harus dipilah berdasarkan kewenangan.
Mana yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten. Mana yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Mana yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Mana yang dapat diperjuangkan melalui fungsi anggaran. Mana yang berkaitan dengan fungsi pengawasan. Dan mana yang perlu dikoordinasikan dengan lembaga atau instansi lainnya.
Dengan cara itu, reses memiliki kesinambungan: bertemu → mendengar → mencatat → mengolah → memperjuangkan → mengawasi → melaporkan. Inilah esensi representasi politik lewat kegiatan yang disebut masa reses.
Jangan Menjadikan Media Sosial Sebagai Ruang Pengadilan
Polemik ini juga memberikan pelajaran penting mengenai komunikasi publik di era media sosial. Media sosial memungkinkan siapa saja menyampaikan pendapat. Itu merupakan bagian dari kebebasan berekspresi dan demokrasi.
Tetapi kebebasan berpendapat harus berjalan bersama tanggung jawab. Kritik terhadap anggota DPRD adalah sesuatu yang wajar karena wajib.
Baca Juga:
Bahkan kritik diperlukan agar kekuasaan tidak berjalan tanpa pengawasan. Namun, kritik sebaiknya dibangun berdasarkan fakta dan ketentuan yang dapat diperiksa dan dipertanggungjawabkan.
Demikian pula pejabat publik memiliki kewajiban moral untuk merespons kritik dengan tenang dan argumentatif. Tidak semua kritik harus dianggap sebagai serangan. Tidak semua pertanyaan harus dianggap sebagai permusuhan politik.
Dan tidak semua perbedaan pendapat harus dijadikan sebagai pertarungan benar-salah, menang-kalah di platform media sosial.
Ada kalanya jawaban terbaik terhadap polemik bukanlah argumentasi yang semakin keras, melainkan dokumen yang semakin terbuka dan realisasi yang dapat terlihat oleh mata publik. Bersambung….
Foto hanya ilustrasi
Leave a Reply