Perang Iran–AS Bayangi Dana Jamsos, Forum Buruh Desak BPJS Ketenagakerjaan Siapkan Strategi Darurat

Nasional
Sebarkan Artikel Ini:

Eposdigi.com – Forum Jaminan Sosial (Jamsos) lintas federasi dan konfederasi pekerja dan buruh mengingatkan Direksi serta Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan (BPJSTK) untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap ketahanan dana jaminan sosial.

Peringatan ini muncul seiring konflik berkepanjangan antara Iran dan Amerika Serikat yang dinilai berpotensi mengguncang stabilitas ekonomi global, termasuk Indonesia.

Koordinator Forum Jamsos, KRH HM Jusuf Rizal, menegaskan bahwa konflik geopolitik tersebut memiliki korelasi langsung terhadap ketahanan dana BPJS Ketenagakerjaan. Ia menyebut dampaknya dapat merambat melalui gejolak pasar keuangan hingga sektor riil, khususnya ketenagakerjaan.

“Konflik Iran–AS yang terus berlanjut berpotensi menekan stabilitas dana BPJS Ketenagakerjaan, baik dari sisi investasi maupun meningkatnya klaim,” ujarnya di Jakarta.

Menurut Jusuf Rizal, ada dua aspek utama yang perlu diwaspadai.

Pertama, tekanan terhadap hasil pengembangan dana investasi. BPJS Ketenagakerjaan mengelola dana dalam jumlah besar yang ditempatkan di berbagai instrumen seperti surat berharga negara, saham, obligasi, dan deposito. Dalam situasi konflik global, pasar keuangan cenderung bergejolak.

Volatilitas ini dapat memicu keluarnya modal asing dari negara berkembang, termasuk Indonesia, sehingga berpotensi menekan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Kondisi tersebut berisiko menurunkan nilai investasi BPJS pada instrumen saham.

Selain itu, kenaikan harga minyak dunia akibat konflik juga dapat mendorong inflasi dan mempertahankan suku bunga tinggi, yang pada akhirnya menekan nilai obligasi—portofolio terbesar BPJS Ketenagakerjaan.

Kedua, meningkatnya potensi klaim akibat lonjakan pemutusan hubungan kerja (PHK). Konflik global berisiko mengganggu rantai pasok energi, khususnya di kawasan strategis seperti Selat Hormuz, yang berdampak pada kenaikan biaya produksi dan inflasi.

Situasi tersebut dapat memaksa perusahaan melakukan efisiensi, termasuk pengurangan tenaga kerja. Jika gelombang PHK meningkat, BPJS Ketenagakerjaan harus menanggung lonjakan klaim, terutama untuk program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dan Jaminan Hari Tua (JHT).

Forum Jamsos menilai, kombinasi antara penurunan hasil investasi dan peningkatan beban klaim dapat menjadi tekanan ganda bagi ketahanan dana jaminan sosial ke depan.

Karena itu, Jusuf Rizal menegaskan pentingnya langkah antisipatif dari jajaran Direksi dan Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan. Ia meminta adanya strategi yang matang dan terukur guna menjaga stabilitas dana serta memastikan seluruh klaim peserta tetap dapat dibayarkan.

“Harus ada strategi yang tepat untuk menjaga ketahanan dana Jamsos. Jangan sampai terjadi gagal bayar terhadap hak peserta,” tegasnya.

Keterangan Foto: Kordinator Forum Jamsos: Jusuf Rizal, bersama Direktur Keuangan BPJS TK : Bambang Joko Sutarto

Sebarkan Artikel Ini:

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of