Eposdigi.com – Sejumlah warga di Kelurahan Sampit, Kabupaten Ketapang, terpaksa memperbaiki jalan rusak secara swadaya melalui kegiatan gotong royong. Kondisi tersebut terjadi di tengah kebijakan efisiensi anggaran negara yang berdampak pada tertundanya sejumlah program pembangunan infrastruktur daerah.
Anggota DPRD Kabupaten Ketapang dari Partai Demokrat, Rion Sardi, menghadiri kegiatan gotong royong tersebut. Ia menyebutkan bahwa perbaikan jalan oleh pemerintah daerah tetap akan dilaksanakan, namun belum dapat dipastikan jadwalnya.
Baca Juga:
Anggota DPRD Ketapang Rion Sardi Hadiri dan Dukung Gotong Royong Perbaikan Jalan Rusak di Sampit
“Saat ini kita dihadapkan dengan efisiensi anggaran negara. Perbaikan jalan rusak oleh pemerintah daerah tetap akan dilaksanakan, namun belum bisa dipastikan kapan waktunya,” ujar Rion Sardi saat ditemui di lokasi kegiatan.
Kelurahan Sampit menjadi titik keempat yang ia kunjungi dalam rangka memantau kegiatan serupa di beberapa lokasi. Kehadirannya sekaligus membawa bantuan semen untuk mendukung perbaikan jalan yang dilakukan warga.
Meski demikian, fakta bahwa masyarakat harus turun tangan memperbaiki jalan utama yang setiap hari mereka lalui memunculkan pertanyaan tentang ketahanan anggaran infrastruktur daerah. Jalan tersebut merupakan akses vital yang digunakan untuk aktivitas ekonomi dan sosial warga.
Baca Juga:
Ketua RT 029, Asmin, tetap menyampaikan apresiasi atas kehadiran dan bantuan yang diberikan anggota dewan. “Kami berterima kasih karena Pak Rion Sardi sudah hadir dan memberikan bantuan semen,” ujarnya.
Di sisi lain, Lurah Sampit, Uti Asaji, yang baru satu bulan menjabat, menilai kegiatan gotong royong ini sebagai wujud kepedulian dan kekompakan masyarakat. Ia juga mengapresiasi kehadiran wakil rakyat di tengah warga.
“Sebagai lurah, saya sangat mengapresiasi semangat gotong royong warga dalam memperbaiki jalan rusak di tengah efisiensi anggaran negara. Terima kasih kepada Anggota DPRD Rion Sardi yang hadir bersama warga,” tuturnya pada 14 Februari.
Baca Juga:
Kegiatan ini memperlihatkan dua sisi realitas pembangunan daerah. Di satu sisi, semangat gotong royong masyarakat menjadi kekuatan sosial yang patut diapresiasi.
Namun di sisi lain, kondisi tersebut juga menunjukkan bahwa keterbatasan fiskal dapat mendorong masyarakat mengambil alih peran yang semestinya menjadi tanggung jawab pemerintah.
Efisiensi anggaran memang menjadi kebijakan nasional, tetapi kebutuhan dasar seperti infrastruktur jalan tetap menjadi prioritas yang dinanti kepastian realisasinya oleh masyarakat.
Leave a Reply