Masyarakat Perlu Mengawal Proses Penetapan dan Implementasi Anggaran Pendidikan 2026

Eposdigi.com – Nilai anggaran pendidikan dalam Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2026 bakal mencapai nilai tertinggi. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyepakati anggaran pendidikan sebesar Rp. 757.8 triliun dari nilai APBN keseluruhan sebesar Rp.3.786.5 triliun. 

Jika dihitung, jumlah anggaran ini adalah mandatory spending 20 persen, sesuai dengan perintah Undang-undang Dasar tahun 1945. Selain itu,  dalam rilis Kantor Komunikasi Kepresidenan, jumlah anggaran ini mengalami kenaikan 10 persen dibandingkan anggaran pendidikan tahun 2025.

Baca Juga:

Anggota Komisi XI DPR RI Mempertanyakan Keanehan Distribusi Anggaran Pendidikan dalam APBN

Dari jumlah Rp. 757.8 triliun ini alokasi anggaran untuk sekolah dan kampus sebesar Rp. 150,1 triliun. Alokasi anggaran untuk siswa dan mahasiswa sebesar Rp.401,5 triliun di antaranya Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Pintar Kuliah, Bidikmisi, dan LPDP. 

Sedangkan untuk Gaji dan tunjangan Guru-Dosen PNS, serta tunjangan profesi Guru-Dosen non PNS dianggarkan sebesar Rp.178,7 triliun. Selain itu, RAPBN juga mengalokasikan Rp. 37,5 triliun untuk perlindungan sosial terkait pendidikan. 

Baca Juga:

APBN 2025 Mengalokasikan Anggaran Pendidikan Untuk Makan Siang Bergizi. Pemerhati Pendidikan; Pemerintah Tidak Berpihak pada Layanan Pendidikan Berkualitas

Meskipun RAPBN 2026 meningkat 10 persen dari RAPBN tahun sebelumnya dan sesuai dengan ketentuan mandatory spending 20 persen menurut UUD 1945, namun sebagai rancangan masih mungkin berubah, baik karena penambahan maupun pengurangan. Oleh karena itu masyarakat diharapkan terus mengawal proses ini. 

Dari pengamatan kami, baik Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), maupun Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Mendikti Saintek), masing-masing mengajukan catatan bahkan mengajukan anggaran tambahan kepada Menteri Keuangan sebagai bendahara negara.  

Mendikdasmen misalnya memberi catatan bahwa anggaran yang dialokasikan untuk pendidikan dasar dan menengah masih sangat kecil untuk menyelesaikan masalah di pendidikan dasar dan menengah, sehingga mengajukan tambahan anggaran. 

Baca Juga:

Manifesto Pendidikan dari Guru Besar ITB dan Momentum Perubahan di Bidang Pendidikan

Sedangkan Mendikti Saintek meskipun memperoleh anggaran yang jauh lebih besar, namun masih mengajukan tambahan anggaran pula. Selain itu, Kemendikti Saintek menyatakan siap mengoptimalkan alokasi anggaran untuk memperkuat ekosistem pendidikan tinggi berbasis riset dan inovasi. 

Kita juga berharap proses pembahasan RAPBN hingga pada akhirnya diputuskan APBN tahun 2026, dilakukan secara terbuka dengan melibatkan masyarakat. Selain itu, kita juga berharap, catatan masyarakat terkait implementasi APBN tahun-tahun yang lalu seperti longgarnya disiplin alokasi anggaran terutama terhadap sekolah kedinasan atau bidang lain yang tidak terkait pendidikan, diperhatikan  oleh Pemerintah dan DPR.

Kita berharap masukan bahwa sekolah kedinasan yang ilmunya sudah dipelajari di perguruan tinggi umum dan tidak berdampak pada efektivitas pelayanan publik, dilikuidasi atau di merger karena dipandang sebagai pemborosan anggaran. 

Baca Juga:

Pemerintah Sedang Menyiapkan Sistem Pembiayaan Untuk Mendukung Mahasiswa Dari Keluarga Miskin Mengenyam Pendidikan Tinggi

Lebih dari itu, setelah APBN ditetapkan, implementasi APBN juga diharapkan terus diawasi oleh masyarakat untuk mencegah kebocoran anggaran. Sebab selama ini, salah satu penyebab buruknya mutu pendidikan kita adalah kebocoran anggaran tersebut. 

Kita menyambut baik kemajuan komitmen pemerintah yang tercermin dalam RAPBN pendidikan 2026. Mari kita kawal proses penetapannya. Setelah itu, mari kita kawal implementasi untuk mewujudkan pembangunan pendidikan yang lebih bermutu. 

Tulisan ini sebelumnya tayang di depoedu.com, kami tayangkan kembali dengan izin dari penulis / Foto : metrotvnews.com