Ketika Don Gaspar, Radja Van larantoeka dan Para Misionaris Berhadapan Dengan Tradisi Leluhur

Daerah
Sebarkan Artikel Ini:

Eposdigi.com – Sejarah seorang raja yang hidup di antara tuntutan iman, kewajiban adat, dan tanggung jawab terhadap rakyatnya. Sebelum menjadi Raja Larantuka, nama Don Gaspar Diaz Viera Godinho telah dikenal dalam catatan para misionaris.  Ia adalah saudara Raja Don André. 

Ketika Pastor Jan P.N. Sanders mulai menjalankan pelayanan di Larantuka pada 1860, para misionaris mencatat bahwa Gaspar memiliki lima istri atau pasangan. 

Bahkan, dalam laporan misi, ia disebut sebagai “a very dangerous subject” dan dituduh memiliki beberapa kasus pembunuhan yang membebani hati nuraninya. 

Tuduhan tersebut merupakan penilaian misionaris pada zamannya, bukan perkara yang dapat kita nyatakan sebagai fakta tanpa pemeriksaan lebih lanjut.

Namun, ada sisi lain yang menarik. Sebelum menjadi raja, Gaspar justru pernah mengupayakan kehadiran imam Belanda di Larantuka. 

Pada 1859, ia menyampaikan permintaan melalui Residen Timor agar pemerintah menyediakan seorang imam, setelah kunjungan imam-imam Portugis dari Timor tidak lagi berlangsung. 

Permintaan itu menjadi salah satu jalan bagi dimulainya kembali pelayanan imam di Larantuka.

Ketika Don André wafat pada masa Paskah 1861, Gaspar kemudian menggantikannya. Menurut catatan Karel Steenbrink, Don Gaspar dipilih oleh para bangsawan kerajaan dan pengangkatannya diakui oleh pemerintah kolonial Belanda. 

Sejak itulah ia memimpin Kerajaan Larantuka hingga 1877. Pemerintahannya berlangsung pada masa perubahan besar. 

Kehadiran misionaris Belanda, terutama para imam Yesuit, membawa semangat pembaruan kehidupan keagamaan. Akan tetapi, Larantuka bukan hanya sebuah kerajaan dengan gereja dan umat Katolik. 

Di dalam tatanan masyarakatnya, adat, hubungan dengan leluhur, rumah pemali, dan kewajiban raja terhadap masyarakat pesisir maupun pegunungan telah terjalin begitu erat. Di sinilah pergulatan Don Gaspar mulai terlihat.

Pada 1862, Pastor Caspar J.H. Franssen memberikan izin kepada Gaspar untuk membangun sebuah rumah yang menurut penjelasan sang raja merupakan tempat pemakaman leluhur sekaligus tempat berteduh bagi orang-orang dari pegunungan yang datang ke pesisir. 

Mereka membutuhkan tempat berlindung ketika hujan dan angin menghalangi perjalanan pulang. Namun, dalam penelusurannya, Franssen menemukan bangunan lain sekitar 25 langkah dari rumah tersebut. 

Bangunan itu dikenal sebagai Rumah Ili Mandiri.  Di dalamnya terdapat gong, gendang, gading gajah, benda-benda lain, serta bekas persembahan. 

Bagi Franssen, tempat itu merupakan pusat praktik kepercayaan yang harus dihentikan. Don Gaspar akhirnya menyetujui penghapusan tempat pemujaan tersebut. 

Akan tetapi, persoalan tidak selesai. Pada Juli 1863, Franssen mencatat peristiwa ketika beberapa kepala masyarakat Kristen meminta izin kepada Residen Isaac Esser untuk membangun kembali rumah pemali. 

Residen berpendapat bahwa imam boleh mengatur urusan di dalam gereja, tetapi tidak berhak memerintah di luar gereja. 

Gaspar kemudian menjelaskan bahwa persoalannya bukan sesederhana larangan imam. Para pejabat pemerintahan sendiri berulang kali menanyakan apakah imam telah melarang pembangunan rumah pemali. 

Franssen menafsirkan sikap Gaspar sebagai tanda bahwa sang raja merasa tidak dapat menjalankan kedudukannya tanpa rumah tersebut.

Peristiwa ini memperlihatkan betapa rumit posisi seorang raja. Bagi misionaris, rumah pemali dan ritual di dalamnya harus ditinggalkan. 

Namun, bagi masyarakat adat, tempat-tempat itu berhubungan dengan leluhur, kewibawaan, dan tatanan kehidupan kerajaan. Menghapusnya begitu saja dapat berarti merusak hubungan raja dengan sebagian rakyatnya. 

Sejarahwan R.H. Barnes mengingatkan bahwa agama dan pemerintahan dalam Kerajaan Larantuka saling berkaitan erat.

Ketegangan itu juga tampak dalam hubungan dengan masyarakat pegunungan. Pada 1867, terjadi konflik setelah delapan orang dari pihak Larantuka dibunuh oleh masyarakat pegunungan. 

Sebagai balasan, orang-orang Larantuka menembak empat orang dari pegunungan.  Ancaman serangan kemudian mengarah ke kediaman raja. 

Don Gaspar memasang meriam di bagian depan dan belakang rumahnya. Peristiwa ini menunjukkan bahwa hubungan pesisir dan pegunungan tidak selalu berjalan damai. 

Sang raja berada di tengah persoalan keamanan, adat, dan hubungan antarkelompok masyarakat. Kritik misionaris kembali muncul pada 1873. 

Pastor Gregorius Metz menilai Don Gaspar kurang tegas mencegah umat Kristen ikut serta dalam ritual di rumah pemali, meskipun sang raja telah beberapa kali berjanji. 

Namun, Barnes memberikan penafsiran yang lebih luas: sikap yang tampak berubah-ubah itu mungkin justru mencerminkan kesetiaan dan tanggung jawab yang saling bertentangan. 

Metz sendiri menduga Gaspar tidak sungguh-sungguh mempercayai praktik-praktik tersebut. Pada tahun yang sama, ketika kemarau mengancam tanaman dan kehidupan masyarakat, Don Gaspar bersama para pembesar kerajaan mendatangi Metz untuk meminta doa memohon hujan. 

Metz bersedia dengan syarat umat Kristen meninggalkan penghormatan terhadap praktik yang dianggapnya sebagai penyembahan berhala, dan Don Gaspar memimpin pernyataan penolakan itu. 

Gaspar tampaknya menyetujui syarat tersebut.  Namun, Metz tetap mengkritiknya karena pada tahun itu pula Gaspar mengambil seorang istri lagi yang beragama non kristen.

Meski demikian, tidak semua catatan tentang Don Gaspar bernada negatif. Steenbrink mencatat bahwa ia menyelenggarakan perayaan Rosario dan mengangkat sejumlah mantan murid sekolah misi sebagai guru agama di beberapa kampung. 

Bahkan, pengawas Yesuit Heijnen memuji kecerdasan dan daya ingatnya yang kuat. Dengan demikian, sosok Don Gaspar tidak dapat dipahami hanya dari kritik para imam.

Dalam kehidupan keluarganya, Don Gaspar berasal dari keluarga Diaz Vieira Godinho. Ia memiliki sejumlah saudara, termasuk Don Quino (Don Kinu), ayah Lorenzo yang kelak menjadi Raja Lorenzo II. 

Salah seorang putri Don Gaspar dikenal sebagai Dona Maria Agatha DVG, yang kemudian menikah dengan Titus Nakfatu Temaluru. 

Menurut tulisan lokal tentang sejarah Larantuka, Maria Agatha pernah menjadi murid perempuan di lingkungan sekolah yang pada masa awalnya didominasi murid laki-laki. 

Kirsten Kamphuis, dalam kajian akademiknya, juga mencatat bahwa putri raja bernama Dona Maria Dias Viera Godinho mengikuti kelas-kelas misi dan keikutsertaannya mendorong keluarga lain mengirim anak-anak mereka belajar.

Titus sendiri disebut dalam sumber lokal sebagai orang dekat Lorenzo II dan sahabat yang mendampinginya dalam berbagai urusan kerajaan. 

Sementara itu, Steenbrink mencatat bahwa Maria Titus kemudian menjadi pengelola rumah tangga Lorenzo II pada 1890-an. 

Ia menempati posisi yang digambarkan sebagai “first lady” di lingkungan istana. Ketika Lorenzo menikah lagi dengan Johanna Wower da Silva, Maria tidak dapat menerima kehadiran perempuan lain di rumah tersebut. 

Johanna bahkan dikabarkan pernah dibatasi kebebasannya di dalam istana. Dalam krisis politik 1901, nama Maria kembali muncul melalui kabar dan tuduhan mengenai pengaruhnya terhadap sang raja. 

Semua itu perlu dibaca sebagai laporan dan rumor yang dicatat sumber, bukan sebagai kesimpulan yang telah terbukti.

Akhirnya, masa pemerintahan Don Gaspar berakhir pada 24 Januari 1877.  Ia wafat pada usia 57 tahun akibat disentri. Setelah kematiannya, takhta Larantuka beralih kepada Don Dominggo, saudara seayahnya. Don Gaspar meninggalkan kisah yang tidak sederhana. 

Ia bukan hanya seorang raja yang dinilai oleh para misionaris, tetapi juga pemimpin yang harus menjaga keseimbangan antara tuntutan agama, adat leluhur, dan tanggung jawab terhadap rakyatnya. 

Barangkali di situlah letak pelajaran sejarahnya: perubahan sebuah masyarakat tidak pernah berlangsung di ruang kosong.  Di balik setiap perubahan, selalu ada manusia yang harus menanggung pergulatan zamannya. 

Sumber:

  1. R.H. Barnes, “A Temple, a Mission, and a War: Jesuit Missionaries and Local Culture in East Flores in the Nineteenth Century,” “Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, Vol. 165, No. 1, 2009.
  2. Karel A. Steenbrink, “Catholics in Indonesia 1808–1942, Volume 1: A Modest Recovery 1808–1903”. Leiden: KITLV Press, 2003.
  3. Kirsten Kamphuis, “Girls’ Bodies as a Site of Reform: The Roman Catholic Boarding Schools in Flores, Colonial Indonesia, c.1880s–1940s,” dalam Global Perspectives on Boarding Schools in the Nineteenth and Twentieth Centuries, 2022.
Sebarkan Artikel Ini:

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of