Flores Timur Butuh Air Bersih, Bukan Fun Run: Menata Ulang Skala Prioritas Pembangunan

Daerah
Sebarkan Artikel Ini:

Eposdigi.com – Pada masa awal pemerintahan, 100 hari pertama sering disebut sebagai etalase komitmen dan arah kebijakan. Namun di Flores Timur, publik justru dihadapkan pada tanda tanya besar: mengapa kegiatan seremonial seperti fun run menjadi pilihan di tengah berbagai persoalan mendasar yang belum terselesaikan?

Apresiasi tetap layak diberikan kepada upaya membangun semangat kebersamaan dan gaya hidup sehat. Tapi ketika anggaran publik digunakan untuk kegiatan temporer sementara kebutuhan pokok seperti air bersih, pendidikan, dan pengentasan kemiskinan belum tertangani secara menyeluruh, kita perlu bertanya: apa sebenarnya prioritas pembangunan kita?

Dalam 100 hari pertama pemerintahan, masyarakat berharap adanya langkah konkret untuk menyelesaikan persoalan mendasar. Namun, di Flores Timur, alokasi anggaran untuk kegiatan seremonial seperti fun run menimbulkan pertanyaan: apakah ini prioritas yang tepat di tengah berbagai tantangan sosial dan ekonomi yang masih membelenggu?

Baca Juga:

Pendidikan Politik untuk Membangun Skala Politik Gagasan

Realitas Sosial dan Ekonomi Flores Timur

Data terbaru menunjukkan bahwa hingga November 2024, 11,25% penduduk Flores Timur masih hidup di bawah garis kemiskinan, meskipun ada penurunan dari tahun sebelumnya. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada 2023 mencapai 3,79%, naik dari 3,49% pada 2022. Dalam sektor pendidikan, 3,7% laki-laki usia 5 tahun ke atas belum pernah mengenyam bangku sekolah, mencerminkan tantangan pemerataan pendidikan.

Meskipun statistik mencatat 97,93% rumah tangga memiliki akses air minum layak, kenyataannya banyak desa masih mengandalkan air hujan sebagai sumber utama, menunjukkan ketimpangan distribusi infrastruktur dasar. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Flores Timur pada 2024 berada di angka 69,79, jauh di bawah rata-rata nasional, menandakan tantangan besar di sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.

Kebijakan Efisiensi Anggaran Nasional

Presiden Prabowo Subianto, dalam upaya mengefisienkan belanja negara, mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang menetapkan pemangkasan anggaran sebesar Rp306,69 triliun. Pemotongan ini mencakup Rp256,1 triliun dari belanja kementerian/lembaga dan Rp50,5 triliun dari transfer ke daerah.

Baca Juga:

Pendidikan Politik Dan Politik Gagasan

Salah satu fokus efisiensi adalah pengurangan anggaran perjalanan dinas dan kegiatan seremonial, termasuk acara seperti fun run.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa pemangkasan anggaran perjalanan dinas hingga 50% dapat menghemat lebih dari Rp20 triliun, yang dapat dialokasikan untuk program prioritas seperti perbaikan sekolah dan infrastruktur dasar.

Dampak pada Sektor Pariwisata dan Kegiatan Seremonial

Kebijakan efisiensi anggaran ini berdampak signifikan pada sektor pariwisata dan perhotelan. Pemangkasan anggaran perjalanan dinas dan kegiatan seremonial menyebabkan penurunan okupansi hotel dan pendapatan sektor pariwisata. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) melaporkan bahwa 88% pelaku industri perhotelan memperkirakan akan menghadapi pemutusan hubungan kerja (PHK) jika kondisi ini berlanjut.

Baca Juga:

BUMDes dan Gerakan Politik Gagasan

Di sisi lain, pengurangan kegiatan seremonial seperti fun run mencerminkan upaya pemerintah untuk lebih fokus pada program-program yang langsung berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Namun, implementasi kebijakan ini perlu disesuaikan dengan kondisi daerah, agar tidak menghambat sektor-sektor yang bergantung pada kegiatan tersebut.

Fungsi DPRD Flores Timur Dipertanyakan

Kritik tajam juga patut diarahkan kepada DPRD Flores Timur. Sebagai lembaga legislatif, DPRD memiliki tiga fungsi utama: legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Ketika anggaran untuk kegiatan seperti fun run disetujui tanpa pertimbangan kondisi riil masyarakat, publik berhak bertanya: di mana fungsi kontrol DPRD?

Apakah para wakil rakyat benar-benar turun ke lapangan dan menyerap aspirasi masyarakat? Apakah mereka menguji efektivitas setiap program dalam APBD, atau sekadar menyetujui atas dasar formalitas politik?

Baca Juga:

Gagasan Besar itu Bernama Business Development Services

Tugas DPRD bukan sekadar hadir di sidang atau menghadiri acara seremonial. Mereka harus menjadi garda terdepan dalam memastikan anggaran publik digunakan untuk kebutuhan publik, bukan untuk citra jangka pendek atau pencitraan elite birokrasi.

Mengapa Fun Run Masih Dipertanyakan

Penyelenggaraan fun run memerlukan anggaran untuk logistik, suvenir, panggung, hingga promosi. Dalam kondisi seperti di atas, pengalokasian dana untuk kegiatan ini dapat terkesan tidak sensitif terhadap kebutuhan riil masyarakat. Anggaran fun run, jika dialihkan, bisa membiayai pembangunan instalasi air bersih permanen di desa-desa yang krisis air, menyelenggarakan pelatihan kewirausahaan, atau mengembalikan anak-anak putus sekolah ke ruang kelas.

Kritik sebagai Tanda Peduli

Mengkritik bukan berarti menolak atau memusuhi pemerintah. Sebaliknya, ini adalah wujud partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga agar arah pembangunan tetap berpihak kepada mereka yang paling membutuhkan. Masyarakat Flores Timur tidak menginginkan pesta besar. Mereka ingin air bersih yang mengalir, pekerjaan yang layak, sekolah yang terjangkau, dan layanan kesehatan yang bisa diakses kapan pun dibutuhkan.

Baca Juga:

Esensi dari Pendidikan Politik adalah Proses Penyadaran

Wajah pembangunan yang sejati bukan tercermin dari baliho kegiatan, melainkan dari senyum masyarakat yang tidak lagi harus berjalan berkilo-kilometer hanya untuk mendapatkan air bersih.

Penutup: Mengubah Citra Menjadi Karya Nyata

Wajah pembangunan tidak ditentukan oleh seberapa meriahnya sebuah acara seremonial, tetapi dari air bersih yang mengalir di rumah warga, dari anak-anak yang bisa sekolah tanpa harus menempuh puluhan kilometer, dan dari keluarga yang bisa makan tiga kali sehari tanpa berutang.

Dalam hal ini, kritik atas alokasi anggaran yang kurang tepat bukanlah bentuk permusuhan, melainkan panggilan untuk berpihak—pada rakyat yang paling membutuhkan. Wajah pembangunanan juga sejatinya bukan tercermin dari baliho kegiatan, melainkan dari senyum masyarakat yang tidak lagi harus berjalan berkilo-kilometer hanya untuk mendapatkan air bersih.

Baca Juga:

Langkah Baru Lompatan Jauh Flores Timur

Dalam demokrasi yang sehat, setiap kebijakan publik layak untuk dikritisi—terutama ketika kebijakan tersebut menyangkut hajat hidup orang banyak. Pemerintah tidak diukur dari seberapa besar panggung yang dibangun, melainkan dari seberapa besar harapan masyarakat yang dijawab dengan tindakan nyata.

Saatnya kita menata ulang prioritas anggaran. Flores Timur tidak butuh lari massal yang sesaat, tetapi langkah perlahan namun pasti menuju kesejahteraan yang merata.

Tulisan dan Foto kami ambil laman FB Srikandi Merah.

 

Sebarkan Artikel Ini:

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of