Upaya Jepang Keluar dari Krisis Populasi, Pemerintah Berlakukan 4 Hari Kerja dalam Seminggu bagi PNS

Internasional
Sebarkan Artikel Ini:

Eposdigi.com – Jepang kini menghadapi masalah serius dengan tingkat kelahiran penduduknya yang mencapai rekor terendah dalam sejarah. Tahun lalu hanya tercatat hanya 727.277 kelahiran dengan tingkat fertilitas 1,2 anak, per perempuan. Menurut para ahli, angka ini jauh di bawah tingkat ideal 2,1 untuk menjaga stabilitas populasi.

Para sosiolog menyebut, budaya kerja Jepang yang keras sebagai salah satu penyebab rendahnya angka kelahiran. Diantaranya karena jam kerja yang panjang, bahkan secara ekstrim dalam banyak kasus, dapat menyebabkan kematian, akibat kelelahan disebabkan beban kerja yang berlebihan.  

Inilah yang membuat perempuan usia produktif di Jepang sering menghadapi tekanan untuk memilih antara karir atau hidup rumah tangga. Dalam banyak kasus, wanita jepang yang memilih hidup rumah tangga pun, menolak memiliki anak, lantaran budaya lembur didunia kerja yang kuat, membuat kehamilan dan pengasuhan anak menjadi tantangan besar.

Dalam jangka panjang, kondisi ini tidak hanya menjadi ancaman bagi produktivitas bangsa Jepang bahkan menjadi ancaman sebagai bangsa, Jepang sangat berpotensi menghadapi masalah pewarisan bahkan kepunahan sebagai bangsa. Kondisi ini sudah dialami oleh berbagai negara maju di Eropa dan Amerika.

Baca juga : 

Di Jepang, Usia Harapan Hidup yang teramat Panjang, Bisa Jadi Masalah Serius

Gejala inilah yang juga disebut oleh Elon Musk, ketika meramalkan Singapura dimasa depan. Ia menyebut, Singapura pun, sedang menuju kepunahan seperti yang dialami oleh Jepang dan berbagai negara maju lain di Eropa dan Amerika. Di negara tersebut, lebih banyak lansia dan jumlah tenaga kerja terus merosot.  

Menghadapi ancaman ini, pemerintah Tokyo seperti dilansir pada laman CNBC Indonesia, menerapkan sistem kerja empat hari dalam sepekan, bagi pegawai negeri dimulai pada bulan April yang akan datang. Kebijakan ini bertujuan memberi kesempatan bagi para ibu bekerja untuk merencanakan kehamilan untuk meningkatkan angka kelahiran. 

Kebijakan ini akan menyebabkan pegawai negeri menikmati 3 hari libur dalam seminggu. Selain itu, pemerintah juga memberi pilihan bagi ibu bekerja untuk pulang lebih awal bagi ibu yang anaknya masih duduk di SD kelas 1-3 dengan konsekuensi pemotongan gaji.  

“Ini adalah cara pemerintah melindungi dan upaya meneingkatkan kehidupan, mata pencaharian serta perekonomian masyarakat ditengah tantangan besar yang dihadapi oleh bangsa ini,” ungkap Yuriko Koike, gubernur Tokyo dalam pidato acara laonching kebijakan ini.  

Baca juga : 

Ukeireru: Filosofi Jepang Untuk Berdamai dengan Perubahan

Kini pemerinta Jepang mendorong kebijakan yang bertaju, “Sekarang atau tidak sama sekali” guna mengatasi krisis populasi. Selain kebijakan untuk mendorong kehamilan bagi ibu bekerja, pemerintah Jepang juga   memberlakukan kebijakan mendorong para ayah bekerja mengambil cuti ayah dan perbaikan kondisi kerja di berbagai daerah. 

Perbaikan sistem kerja ini, sudah dimulai di negara barat yang juga mengalami masalah krisis populasi seperti dialami oleh Jepang. Ini adalah upaya menciptakan keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan keluarga. Studi terkait kebijakan ini menunjukan bahwa langkah ini berdampak positip pada peningkatan produktifitas dan kesejahteraan pekerja. 

Kita di Indonesia beruntung, dapat belajar dari pengalaman negara maju seperti Jepang dan Singapura dalam menjaga keseimbangan antara tanggungjawab dunia kerja, tanggung jawab hidup keluarga bahkan kelangsungan masyarakat bangsa, untuk tidak terjebak dalam krisis produktifitas  dan krisis populasi. 

Tulisan ini sebelumnya tayang di depoedu.com, kami tayangkan kembali dengan izin dari penulis / Foto:japanesestation.com

Sebarkan Artikel Ini:

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of