Hukuman Bagi Tindakan Korupsi

Nasional
Sebarkan Artikel Ini:

Eposdigi.com- Hukum adalah salah satu peraturan yang ada di sebuah negara dan hukumnya memaksa serta wajib dilaksanakan, jika melanggar maka akan dikenakan sanksi.

Bicara mengenai hukum, saat ini ada begitu banyak permasalahan hukum yang terjadi di negara kita, misalnya seperti tindakan korupsi.

Seperti diwartakan BBC.com (23/08/2021)-Di tengah wabah COVID-19, seorang mantan  politikus PDI Perjuangan Juliari Batubara menjadi tersangka kasus korupsi Bansos COVID-19. Hakim Ketua Muhammad Damis mengungkapkan bahwa:

Baca juga: Apa Hubungan Korupsi Dana Desa Dengan Pendidikan Politik Warga Desa?

‘’Mantan politikus PDI perjuangan itu menerima suap lebih dari Rp32 miliar dari rekan penyedia bansos di Kemensos, yang seharusnya jatah bansos itu mestinya utuh diterima warga ditilap tiap paketnya’’.

Beliau juga melanjutkan bahwa Juliari terancam dijatuhkan pidana 12 tahun penjara dan pidana denda Rp500 juta subsider enam bulan,” kata Hakim Ketua Muhammad Damis membacakan putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta yang ditayangkan secara daring.

Nurul Sharfina – Mahasiswi Semester II (dua) Universitas Pamulang – FKIP – Jurusan Pendidikan PPKn

Berdasarkan aturan hukum di negara kita, terkait kasus korupsi maka pelaku akan dikenakan acaman tindakan pidana korupsi, seperti termuat dalam  Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) yang kemudian mengalami perubahan lagi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 adalah:

Baca juga: Pendidikan Karakter Dan Upaya Melawan Perilaku Korupsi

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).” (lbhpengayoman.unpar.ac.id).

Disimpulkan dalam kasus ini, bisa kita melihat bahwasanya tindakan korupsi sudah merugikan orang lain maupun diri sendiri, tidak ada yang membenarkan terkait tindakan kasus tersebut.

Baca juga: Tiga Momentum Pembangunan, Korupsi, Dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Solusinya, pemerintah dan penegak hukum lebih menegaskan kembali kasus tindakan korupsi sesuai dengan Undang-Undang terkait tindakan tersebut dan adil atas penghukuman untuk tindakan korupsi, hukum harus adil tidak tajam ke bawah dan tumpul ke atas.

Tulisan ini merupakan tugas untuk mata kuliah Pendidikan Ilmu Hukum pada FKIP – Jurusan Pendidikan PPKn – Universitas Pamulang (UNPAM) Tangerang Selatan / Foto dari: Alinea.ID

Sebarkan Artikel Ini:

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of