Eposdigi.com – Inilah pertanyaan yang menurut saya paling penting dari pusaran kisruh hari-hari belakangan ini.
Kita tidak boleh membaca semua dinamika politik hari ini hanya sebagai persoalan siapa yang sedang bertengkar dengan siapa. Ada kemungkinan bahwa perubahan hubungan antarelite merupakan bagian dari proses konsolidasi kekuasaan yang lebih panjang.
Prabowo memiliki waktu pemerintahan sampai 2029 untuk membangun warisan politiknya sendiri.
Ia tentu memiliki kepentingan agar pemerintahan berjalan dengan dukungan politik yang stabil, loyalitas yang terkelola, dan agenda yang tidak terus-menerus bergantung pada figur atau jaringan politik pemerintahan sebelumnya.
Dalam perspektif political survival, mempertahankan kekuasaan bukan hanya soal mempertahankan orang-orang yang dahulu membantu memenangkan pemilu.
Lebih dari itu, seorang pemimpin harus terus menyesuaikan konfigurasi dukungan dengan kebutuhan pemerintahannya. Maka, ada kemungkinan Prabowo sedang membangun ruang politik yang lebih mandiri.
Baca Juga:
Jika hipotesis ini benar, persoalan Gibran bisa menjadi salah satu titik penting dalam perubahan konfigurasi tersebut.
Namun, kita juga harus membuka kemungkinan lain, bahwa krisis Gibran justru merupakan situasi yang tidak diinginkan Prabowo dan berpotensi merugikan pemerintahannya.
Kita belum memiliki bukti bahwa Prabowo merancang pengunduran diri Gibran, apalagi bahwa seluruh dinamika ini merupakan skenario untuk menyiapkan figur pengganti menuju 2029.
Tetapi ada satu pertanyaan yang tetap relevan:
“Jika hubungan politik Prabowo dengan Jokowi mengalami perubahan, apakah Prabowo akan tetap mempertahankan konfigurasi kekuasaan yang sama seperti ketika ia memenangkan Pilpres 2024?”
Politik tidak selalu bergerak melalui keputusan yang diumumkan secara terbuka. Terkadang, perubahan justru terlihat dari siapa yang semakin dekat dengan pusat kekuasaan, siapa yang mulai kehilangan pengaruh, dan siapa yang tidak lagi mendapatkan tempat seperti sebelumnya.
Baca Juga:
Itulah sebabnya dinamika menuju 2029 perlu dibaca sejak sekarang, bukan setelah seluruh keputusan politik diambil.
Kekuasaan dan politik kesetiaan selektif Pada akhirnya, ada satu pelajaran penting dari hubungan Prabowo, Gibran, dan Jokowi.
Dalam politik, kesetiaan sering kali kalah ketika berhadapan dengan kepentingan. Hubungan yang terlihat solid ketika menghadapi lawan politik belum tentu memiliki kekuatan yang sama ketika masing-masing aktor sudah berada di dalam lingkaran kekuasaan.
Saya menyebutnya sebagai politik kesetiaan selektif. Ini bukan teori baku yang berasal dari satu tokoh tertentu, melainkan cara membaca hubungan kekuasaan melalui teori koalisi, kelangsungan kekuasaan, dan pengelolaan komunikasi politik.
Kesetiaan dapat dipertahankan selama kepentingan masih bertemu. Tetapi ketika kepentingan berubah, hubungan politik dapat dinegosiasikan kembali.
Dalam konteks ini, Gibran mungkin pernah menjadi figur yang sangat strategis bagi Prabowo. Jokowi mungkin pernah menjadi mitra politik yang sangat penting dalam perjalanan menuju Istana.
Baca Juga:
Jokowi, Oligarki, dan Pertarungan untuk Menguasai Ingatan Publik
Namun, setelah kekuasaan diperoleh, kebutuhan dan kalkulasi politik bisa saja berubah. Dan Prabowo sekarang berada pada posisi yang berbeda dibandingkan ketika ia masih menjadi calon presiden.
Dahulu ia membutuhkan dukungan untuk memenangkan pertarungan. Sekarang ia memiliki kewenangan hingga amunisi untuk menentukan arah pemerintahannya sendiri.
Pertanyaannya, apakah ia akan mempertahankan hubungan politik yang membawanya ke Istana, atau mulai membangun konfigurasi kekuasaan yang lebih sesuai dengan kepentingannya menuju 2029?
Kita belum mengetahui jawabannya. Tetapi publik boleh saja mengawasi setiap perubahan tersebut.
Sebab, jabatan presiden bukan milik kelompok politik tertentu, sebagaimana jabatan wakil presiden bukan milik keluarga atau jaringan kekuasaan tertentu. Keduanya merupakan mandat konstitusional yang harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat.
Jangan sampai publik hanya disuguhi drama tentang siapa yang bertahan, siapa yang pergi, dan siapa yang kehilangan tempat di Istana, sementara persoalan sebenarnya justru berada di balik perubahan konfigurasi kekuasaan itu sendiri. Pada akhirnya, persoalannya bukan sekadar apakah Prabowo membela Gibran atau tidak.
Baca Juga:
Persoalan yang lebih besar adalah apakah Prabowo sedang membangun pemerintahan untuk memenuhi mandat rakyat, atau sedang menyusun ulang kekuatan politiknya sendiri agar memiliki posisi tawar yang lebih besar ketika memasuki pertarungan 2029.
Sebab, dalam politik, orang yang dahulu menjadi jalan menuju kekuasaan belum tentu akan menjadi bagian dari jalan untuk mempertahankannya.
Dan mungkin, justru di situlah makna paling penting dari diamnya Prabowo hari ini.
Leave a Reply