Ma’arif NU Kendal Dialog dengan Mandikdasmen Abdul Mu’ti. Ini Aspirasi yang Disampaikan

Eposdigi.com – Pemerintah harus memberi perhatian kepaa sekolah swasta, karena sekolah swasta juga merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional yang telah turut mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini disampaikan oleh Ketua Lembaga Pendidikan Ma’arif NU Kendal Ahmad Khoiron dalam dialog dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti. 

Selain itu, berbagai isu krusial lain ikut dibicarakan dalam dialog tersebut adalah isu mengenai kesejahteraan guru, kebijakan penerimaan peserta didik baru, hingga berbagai regulasi pendidikan yang berdampak langsung pada eksistensi lembaga pendidikan swasta. 

Hadir dalam kesempatan tersebut Pengurus Cabang (PC) Lembaga Pendidikan Ma’arif Nahdlatul Ulama (LP Ma’arif NU) dan Pengurus Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (Pergunu) Kabupaten Kendal. Dialog tersebut berlangsung di gedung Aswaja PCNU Kendal pada Jumat (3/4/2026). 

Baca Juga:

Pesan Abdul Mu’ti dalam Rakornas Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah PP Muhammadiyah

Tentang masalah kesejahteraan guru Ahmad Khoiron mengharapkan agar pemerintah mengaktifkan kembali insentif guru bagi guru non-sertifikasi. Selain itu ia juga mendorong agar pemerintah kembali membuka program inpassing bagi guru sertifikasi. Ia menegaskan kedua program ini sebelumnya sangat berdampak pada perbaikan kesejahteraan guru. 

Sedangkan tentang kebijakan Penerimaan Murid Baru, Ahmad Khoiron berharap agar pemerintah bersedia membatasi jumlah rombongan belajar di sekolah negeri. Menurutnya, hal ini sangat perlu dilakukan untuk memproteksi sekolah swasta dan menjaga keseimbangan antara sekolah negeri dan sekolah swasta. 

“Jika pemerintah tidak memproteksi sekolah swasta dengan membatasi jumlah rombongan belajar di sekolah-sekolah negeri, banyak sekolah swasta akan ditutup di masa yang akan datang,” tegasnya. 

Baca Juga:

Tentang Hak Asuh Anak (Bagian 2): Ketika Kepatuhan Hukum Berhadapan Dengan Kebutuhan Emosional Balita

Selain itu, dalam dialog tersebut Ahmad Khoiron juga mengharapkan agar dalam regulasi kebijakannya pemerintah memberi dukungan kepada sekolah swasta secara nyata. Dalam hal ini, ia berharap guru PPPK yang berasal dari sekolah swasta agar tetap kembali mengajar di sekolah swasta. 

Dalam hal regulasi kebijakan Ahmad Khoiron juga mengharapkan ada pendampingan bagi sekolah swasta dalam hal kebijakan pendidikannya. Selain itu ia juga berharap agar pemerintah mempermudah proses izin operasional dan penyesuaian nomenklatur sekolah, terutama di jenjang SMA dan SMK. 

Respon Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti    

Menanggapi aspirasi tersebut, Mandikdasmen Abdul Mu’ti menegaskan bahwa sekolah swasta adalah mitra pemerintah, bukan pesaing. Oleh karena itu, akan terus diupayakan agar terus melakukan pembenahan, agar sistem pendidikan semakin baik dan antara sekolah swasta dan sekolah negeri saling memperkuat. 

Baca juga :

Lima Sikap yang menjadi Benang Inspiratif dari Prilly Latuconsina Untuk Menenun Kesuksesan

Sedangkan dalam hal penerimaan murid baru Abdul Mu’ti menegaskan bahwa dalam PMB sebetulnya telah berlaku kebijakan pembatasan tertentu, di mana jika melebihi kuota, tidak akan masuk dalam daftar pokok pendidikan (Dapodik). 

Terkait penugasan guru ASN di sekolah swasta, Abdul Mu’ti menyebut, kebijakan tersebut telah diatur dalam regulasi. Namun ia menegaskan implementasinya bergantung pada kebijakan Pemerintah Daerah. 

Sedangkan tentang Inpassing bagi guru sertifikasi dan insentif bagi guru non-sertifikasi Abdul Mu’ti mengaku masih dalam tahap penataan dan regulasi. Selain itu ia juga menyampaikan Kemendikdasmen juga membuka sekitar 150 ribu kuota beasiswa untuk melanjutkan pendidikan S1 bagi guru yang belum S1. 

Baca Juga:

Pentingnya Melatih Menulis Halus di Kelas Kecil Sekolah Dasar untuk Perkembangan Otak Anak

Selain itu, Abdul Mu’ti juga menyampaikan rencana pemerintah untuk mengembangkan sekolah terintegrasi dengan skema satu kabupaten satu sekolah, dengan masing-masing jenjang dibatasi dua rombongan belajar.