Mengurai Benang Kusut Buruh Migran Non Prosedural di NTT

Daerah
Sebarkan Artikel Ini:

Eposdigi.com – Nusa Tenggara Timur menjadi salah satu provinsi yang masuk kategori darurat oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dalam kasus Tindak Pidana  Perdagangan Orang (TPPO)

Seperti yang kami sampaikan dalam tulisan sebelumnya bahwa, status darurat TPPO di NTT terjadi karena banyaknya kasus buruh migran non procedural yang meninggal dunia di negara-negara tempat kerja mereka.

Status non procedural yang melekat pada para buruh migran ini, membuat mereka rentan terhadap mengalami berbagai jenis kejahatan terkait TPPO, pada saat yang sama kehadiran negara dalam memberi perlindungan kepada para pahlawan devisa ini hampir tidak terjadi.

Tindak Pidana Perdagangan Orang atau TPPO selalu terjadi disebabkan oleh banyak dan kombinasi dari beberapa factor.

Dalam Konteks Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), factor yang paling dominan adalah masalah kemiskinan akut dan ketimpangan sosial ekonomi masyarakat. Namun kemiskinan bukanlah satu-satunya penyebab tunggal banyak orang memutuskan untuk menjadi pekerja migran.

Baca Juga:

Para Caleg Jangan Diam Saja, Ayo Bantu Cegah TPPO di NTT

Ada banyak faktor lain misalnya. Walaupun faktor-faktor ini perlu diuji secara ilmiah untuk mencari jalan keluar yang serius, namun menurut saya faktor-faktor ini turut berperan signifikan, menjadi penyebab TPPO di NTT.

Pertama: tingkat pendidikan yang rendah. Rendahnya tingkat pendidikan berkaitan erat dengan kemampuan berpikir kritis. Korban TPPO tidak memahami bahkan tidak mengenali kalau dia adalah korban TPPO.

Iming-iming tentang penghasilan tinggi, kemudahan dalam urusan administrasi, tidak diperiksa terlebih dahulu dan diterima begitu saja sebagai kebenaran. Kemiskinan dan rendahnya pendidikan adalah kombinasi dua faktor yang membuat TPP tumbuh subur di NTT.

Karena itu, sekolah harus terlibat secara serius, terutama pada jenjang SMP dan SMA untuk memasukan sosialisasi tentang TPPO sebagai kurikulum wajib. Anak-anak diajarkan tentang resiko, dan bagaimana mengenali TPPO di sekitar mereka, agar ada pencegahan dini ketika mereka mengalami atau melihat gejala-gejala TPPO.

Kedua: lingkungan keluarga yang rentan. Keluarga yang rentan, dalam hal ini adalah mereka yang secara sosial ekonomi, dan politik paling besar potensinya menjadi korban TPPO.

Baca Juga:

Antara Adonara, Malaysia dan Para Perantau Hebat (Pertama)

Ketimpangan ekonomi sosial pasti akan mudah tersulut ketika seseorang menawarkan berbagai jalan keluar yang mudah. Iming-iming pekerjaan yang baik, dengan gaji tinggi, serta berbagai kemudahan pengurusan administrasi apalagi diikuti dengan pemberian uang, akan sangat mempermudah TPPO terjadi.

Apalagi masyarakat sekitar juga tidak memahami dengan baik terkait TPPO. Keluarga yang rentan karena ketimpangan sosial ekonomi dikombinasi oleh masyarakat yang tidak peduli, pembuat upaya pencegahan sedini mungkin belum sempat terjadi.

Alternatif solusinya adalah intervensi secara langsung dan perbaikan kesempatan untuk mengakses berbagai peluang ekonomi produktif lebih ditujukan kepada masyarakat yang tingkat kerawanan tinggi.

Memberi kesempatan mengakses pendidikan lebih tinggi lewat penyaluran beasiswa, memberi pendampingan kepada keluarga rentan untuk memperbaiki taraf ekonomi keluarga yang bertumbuh dalam jangka waktu lama dalam bentuk pinjaman lunak dan pendampingan manajemen, agar kombinasi dari tingkat pendidikan yang rendah dan kemiskinan bisa menemukan solusi.

Berikutnya adalah melibatkan unsur-unsur pimpinan masyarakat baik yang struktural maupun kultural untuk sama –sama terlibat langsung dalam upaya mencegah TPPO.

Aparat pemerintah mulai dari jenjang yang berhubungan langsung dengan masyarakat di RT dan di desa ayar peka terhadap berbagai modus TPPO. Aparat desa seharusnya menjadi pagar paling awal untuk mencegah TPPO mulai dari pengurusan administrasi perjalanan calon buruh migran.

Baca Juga:

Pendidikan Kontekstual dan Gerakan Pemberdayaan Perempuan

Para tokoh agama, masyarakat adat diberi pengertian dan sosialisasi yang intens dan lengkap mengenai TPPO, sekaligus menjadi agen yang membantu aparat penegak hukum dalam upaya pencegahan TPPO.

Mimbar-mimbar gereja dan khotbah-khotbah Jumat di NTT seharusnya juga berisi materi sosialisasi pencegahan TPPO. Intinya, semua orang harus bergandengan tangan dalam upaya pencegahan terhadap kejahatan luar biasa terhadap kemanusiaan ini.

Ketiga: Penegakan hukum belum maksimal. Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah jenis kejahatan luar biasa. PBB bahkan menyetarakannya dengan genosida. Bahwa ketika orang yang dirampas haknya dan kebebasannya, dieksploitasi secara seksual, diperbudak, dikendalikan, dan diperdagangkan jelas merupakan kejahatan yang serius.

Lebih lagi TPPO biasanya melibatkan jejaring antar negara. Kejahatan lintas negara yang terorganisir dengan rapi yang melibatkan sokongan dana yang besar seharusnya membuat peraturan perundangan yang mengatur tentang TPPO ini, berisi ketentuan tentang sanksi hukum yang berat.

Ancam hukuman maksimal 15 tahun sepertinya tidak cukup mendatangkan efek jera kepada para pelaku kejahatan perdagangan orang ini. Karena itu jika sanksi hukum belum maksimal maka, dalam konteks NTT, sanksi sosial dan adat bisa diterapkan.

Dan saya percaya bahwa dalam suasana batin orang NTT pasti ada banyak kearifan lokal yang dapat dipakai untuk mencegah TPPO.

Keempat : adanya tawaran tenaga kerja murah yang menggiurkan dan kompensasi ekonomi yang besar kepada para perekrut. Kejahatan lintas negara ini, tentu memiliki modal yang besar dalam melakukan tindakan kejahatan ini.

Baca Juga:

PEKKA Hadir di Tengah Dunia Lamaholot yang Patriarkis

Karena itu mereka tidak akan segan-segan mengeluarkan banyak uang untuk merekrut. Calon korban ditawarkan tiket, pelatihan, tempat tinggal bahkan kepada orang tua pun pelaku tidak segan-segan memberi duit, dibantu urusan administrasi perjalanan, bahkan tanpa mengeluarkan uang menjadi pendorong yang kuat para calon buruh migran menerima tawaran para perekrut.

Kembali lagi bahwa upaya penegakan hukum harus semaksimal mungkin. Apalagi jika dikombinasikan dengan hukuman formal sekaligus sanksi sosial dan adat kepada para pelaku TPPO.

Tulisan ini bukanlah tawaran solusi instan dan generic yang dapat mencegah sekaligus menjadi solusi TPPO. Maksud tulisan ini lebih pada mengajak semua pihak untuk terlibat aktif dalam upaya mencegah kejahatan luar biasa secara transnasional ini.

Foto oleh Galih Pradipta / Antara

Sebarkan Artikel Ini:

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of